Gawat! Ladang Gas Raksasa RI Terseret Sanksi Eropa ke Rusia

Medco e&p natuna temukan cadangan gas di perairan natuna. (SKK Migas)

Proyek gas RI yang berada di Lapangan Tuna, Wilayah Kerja (WK) Tuna, perairan Natuna ternyata terimbas sanksi Uni Eropa. Pasalnya, Premier Oil Natuna Sea B.V. selaku operator Lapangan Tuna bermitra dengan Rusia untuk pengembangan proyek tersebut.

Perusahaan induk dari Premier Oil yakni Harbour Energy mengungkapkan pemerintah Indonesia sejatinya telah memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Pertama Lapangan Tuna. Namun demikian, pengembangan yang dilakukan bersama mitra asal Rusia yakni Zarubezhneft terganjal sanksi dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris.

“Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan Tuna di Desember. Namun, kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi UE dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami di Lapangan Tuna,” ujar perusahaan dalam laporan tahunannya dikutip Selasa (13/3/2023).

Oleh sebab itu, saat ini perusahaan tengah melakukan koordinasi dengan mitra terkait. Terutama untuk mencapai solusi yang memungkinkan agar proyek ini dapat segera jalan.

Seperti diketahui, Zarubezhneft sendiri merupakan perusahaan migas milik pemerintah Rusia yang dilaporkan mengakuisisi 50% hak partisipasi Blok Tuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd.

Atas permasalah yang terjadi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan tengah mencari solusi agar pengembangan di Lapangan Tuna, supaya bisa berjalan kembali.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D.Suryodipuro mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Harbour Energy selaku perusahaan induk Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) Premier Oil. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari titik temu untuk persoalan ini.

“Saat ini kami sedang berkoordinasi dan diskusi dengan pihak Harbour terkait opsi-opsi yang mungkin dilakukan sebagai solusi sehingga pengembangan Lapangan Tuna tidak terdampak banyak dengan adanya sanksi tersebut,” ujar Hudi kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (14/3/2023).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*